RUU SKN Diharap jadi Manifesto Sistem Olahraga di Indonesia

Wakil Presiden Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, Dede Yusuf Macan Effendi berharap, rancangan undang-undang tentang sistem olahraga nasional (RUU SKN) menjadi perwujudan metode olahraga yang akan diterapkan di Indonesia. Dikutip dari CloverQQ, SKN RUU Panja terus mencari masukan dari berbagai pemangku kepentingan di berbagai kabupaten, karena masing-masing daerah memiliki fitur dan manfaat yang berbeda.

Hal itu diungkapkan Dede usai berdialog langsung dengan para pelatih dan atlet binaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung, di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis (1/10). Ia juga mengatakan salah satu tuntutan klub olahraga adalah agar pemerintah tidak terlalu mencampuri urusan olahraga.

“Saat ini kami sedang dalam proses penyusunan (RUU SKN), menerima semua masukan, bahkan dari klub-klub besar. Bagaimana mereka melatih, bagaimana mereka berperan dalam perkembangan olahraga. Banyak klub besar meminta pemerintah untuk tidak ikut campur. banyak dalam menangani masalah olah raga “Cukup membangun format infrastruktur, membangun aturan yang baik. Kayaknya ada juga artinya, ”kata Dede.

Dede mencontohkan sistem olahraga di Amerika Serikat. Apabila masalah terkait olahraga ditangani langsung oleh badan olahraga seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI), tidak ada lagi campur tangan pemerintah. Di Amerika, badan-badan olahraga inilah yang mencari sumber pendanaan yang tidak mengikat.

Ada sistem berbeda yang diterapkan di negara lain seperti Malaysia. Dimana, sekolah perawat multi level bimbingan, semuanya dikelola langsung oleh pemerintah. “Kita harus cari dulu metode yang tepat, konsep olahraga yang ingin kita masukkan,” kata politikus demokrasi itu.

Selain itu disampaikan pula beberapa kendala dalam dunia olahraga yang sangat erat kaitannya dengan pemerintah kabupaten, seperti pembangunan, penitipan anak dan infrastruktur, termasuk pembiayaan olahraga. “Dan sepertinya masalah pendanaan ini menjadi kendala besar karena pemerintah bisa membangunnya tapi tidak bisa mempertahankannya,” kata Dede.

Berbicara tentang taman kanak-kanak, Dede menjelaskan, taman kanak-kanak harus dimulai dari sekolah seperti Pusat Pendidikan dan Latihan Siswa (PPLP), sekolah khusus olah raga, dan lain-lain. Karena konsep anggaran di pemerintah kabupaten adalah fungsi yang mengikuti uang. “Jadi kalau tidak ada fungsi tidak ada anggaran. Sistem seperti itu harus diubah. Target hasilnya menjadi program, jadi program itu butuh anggaran,” pungkasnya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*